Luhut Memperingatkan Gubernur Terpilih Untuk Tidak Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Koordinator Kelautan Luhut Pandjaitan (tengah) dan Sekretaris Negara Pratikno mengobrol sebelum menghadiri rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden. (Antara / Puspa Perwitasari)

Luhut Memperingatkan Gubernur Terpilih Untuk Tidak Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Luhut Memperingatkan Gubernur Terpilih Untuk Tidak Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

BlogUnik8899 – Menteri Koordinator Kelautan Luhut Binsar Pandjaitan telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan atas rencana tersebut untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, dengan mengatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta mungkin menghadapi tantangan hukum dari para pengembang.

Pemerintah mungkin harus membayar kompensasi kepada para pengembang, tambahnya.

“Ini adalah keadaan yang berdasarkan hukum. Mereka pasti akan mengajukan tuntutan hukum, “kata Luhut, mengomentari penghentian proyek seperti yang dijanjikan Anies selama kampanye pemilihan.

Luhut Memperingatkan Gubernur Terpilih Untuk Tidak Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi di Teluk Jakarta telah direncanakan sejak tahun 1990an dan didasarkan pada keputusan presiden 1995 yang dikeluarkan oleh almarhum presiden Soeharto, yang merupakan dasar hukum untuk proyek tersebut.

Menurut kompas.com, dari total 17 pulau yang direncanakan akan dibangun, pengembang telah selesai membangun Isles C, D, K dan N, sementara pulau G masih dalam proses pembangunan.

Isle C dan D dibangun oleh PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan pengembang properti PT Agung Sedayu Group. Isle K dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya dan Isle N yang dikembangkan oleh operator pelabuhan PT Pelindo II milik negara.

Luhut Mengingatkan Gubernur Terpilih Agar Tidak Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Sementara itu, Isle G dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan raksasa properti milik swasta lainnya, PT Agung Podomoro Land.

Kamp Anies, bagaimanapun, mengatakan bahwa pemerintah kota Jakarta tidak akan memberikan kompensasi kepada pengembang karena pulau tersebut tidak dibangun berdasarkan rencana semula, sementara properti di pulau tersebut dibangun tanpa izin.

“Jika Anda melakukan sesuatu tanpa dasar hukum, Anda tidak berhak meminta kompensasi,” kata Marco Kusumawijaya, anggota tim Anies dan pasangannya Sandiaga Uno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s